Kemunafikan Sistemik: Ini Bukan Salah Murid Saya, Ini Salah Negara

Ada satu pemandangan yang terus berulang di sekolah mana pun, dan yang membuat banyak guru mengelus dada: anak-anak yang di dalam pagar sekolah tampak saleh, patuh, dan tahu mana yang benar — lalu begitu keluar pagar, mereka terserap ke gaya hidup yang sama sekali lain.

Reaksi pertama kita biasanya menghakimi: "generasi ini rusak." Saya pernah berpikir begitu. Tapi belakangan saya mulai bertanya hal yang lebih tidak enak: di atas fondasi apa mereka berpijak?

Kalau anak-anak itu hidup di dua dunia yang saling bertentangan, dan kita hanya menyalahkan mereka karena tidak konsisten, kita sedang menuntut sesuatu yang bahkan orang dewasa di negeri ini tidak sanggup lakukan.

Rahim Sekularisme

Akar persoalannya bukan di murid. Ia jauh lebih tua dari murid kita, dan bahkan lebih tua dari sekolah kita.

Sekularisme lahir di Barat sebagai jawaban atas trauma panjang terhadap tirani gereja di Abad Pertengahan. Niat awalnya masuk akal: memisahkan kekuasaan agama dari kekuasaan negara supaya tidak ada lagi yang dibakar karena berbeda tafsir. Tapi jalan yang dipilih itu punya harga: agama dikeluarkan dari ruang publik, dan dianggap urusan pribadi yang tidak boleh ikut menentukan arah bersama.

Dari rahim itu lahir dua anak kembar yang menguasai dunia: kapitalisme dan komunisme. Yang pertama menjadikan materi pusat segalanya, membiarkan pasar berjalan tanpa moral. Yang kedua melangkah lebih jauh: menghapus peran Tuhan, lalu menggantinya dengan kontrol total negara.

Bandingkan dengan peradaban Islam di masa kekhilafahan, yang justru menyatukan wahyu dan ilmu — dan dari situ mengangkat derajat manusia. Barat modern membangun kemajuannya di atas puing-puing penyingkiran agama dari ruang publik. Bukan berarti tidak ada ilmu di sana; ilmunya banyak. Tapi bangunannya berdiri tanpa kompas.

Warisan KMB

Dan fondasi itu, menurut saya, ikut diwariskan ke tanah air kita — bukan lewat ceramah, tapi lewat perjanjian.

Indonesia merdeka bukan di atas kertas kosong. Setelah Perang Dunia II, sebagai negara yang baru berdiri di tengah tatanan dunia yang sudah tersusun, Indonesia berhadapan dengan Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Dalam Sejarah Nasional Indonesia VI (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto) tercatat syarat-syarat berat yang harus diterima demi pengakuan kedaulatan — salah satunya yang paling mencekik: pengambilalihan utang Hindia Belanda sekitar 4,3 miliar gulden.

Logika "yang penting merdeka dulu" membuat negara baru ini terikat pada sistem ekonomi dan politik peninggalan penjajah. Akibatnya, fondasi negara terbangun dengan corak yang sangat kental sekuler: nilai agama ditempatkan sebagai pelengkap, bukan kompas.

Saya tidak sedang mengatakan bahwa kemerdekaan itu salah. Saya mengatakan bahwa kemerdekaan yang dibayar dengan kompromi akan mewariskan kompromi — dan warisan itu sampai ke ruang kelas kita.

Sekolah Membangun, Negara Meruntuhkan

Di sinilah standar ganda itu terasa paling nyata. Sekolah dan guru bekerja keras menanamkan satu hal sederhana: bahwa Allah Maha Melihat, dan bahwa yang haram itu benar-benar merusak. Lalu di saat yang sama, negara membuka pintu bagi hal-hal yang merusaknya.

Sekolah mengajarkan bahwa minuman keras merusak akal dan haram. Negara melegalkan industrinya dan tempat hiburan malamnya, demi pajak dan devisa.

Guru menegaskan bahwa seks di luar pernikahan adalah dosa besar dan merusak masa depan. Kebijakan kesehatan justru menyediakan solusi yang membuat orang merasa aman untuk terus melakukannya.

Negara membiarkan industri seks komersial dan konten digital tanpa filter tumbuh di ruang publik, sementara sekolah hanya diberi beberapa jam seminggu untuk membentengi moral anak-anaknya.

Seorang guru mungkin hanya bertemu muridnya lima jam sehari. Selebihnya, anak itu hidup di ekosistem yang dibangun oleh kebijakan yang tidak pernah meminta pendapat guru.

Murid Saya Hanya Korban

Anak-anak kita hidup di dalam gelembung. Di dalam sekolah, mereka berada dalam ekosistem yang menjaga aqidah dan menepati aturan. Di luar, mereka masuk ke ekosistem yang justru memudahkan maksiat — dan yang membuatnya terasa wajar.

Jangan salahkan murid kalau mereka jadi tidak konsisten. Mereka sedang mencoba bertahan di tengah sistem yang berbicara dengan dua mulut. Mereka melihat orang dewasa di pemerintahan melegalkan apa yang dilarang di buku pelajaran mereka. Mereka belajar bahwa untuk berhasil, kadang jubah moralnya harus dilepas dulu.

Dan yang paling menyakitkan: mereka belajar itu bukan dari guru, tapi dari contoh.

Bahkan Kitab Suci Sudah Memperingatkan Ini

Kemunafikan semacam ini bukan hal baru. Al-Qur’an sudah menegurnya dengan sangat keras, dan tegurannya bukan kepada orang biasa — tapi kepada orang yang merasa dirinya sudah benar.

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

"Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Kitab? Maka tidakkah kamu berpikir?" (QS Al-Baqarah: 44)

Lalu, dalam Surah ash-Shaff, Allah menyebutnya dengan bahasa yang lebih tajam:

لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat?"

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

"Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan." (QS ash-Shaff: 2–3)

Ayat-ayat itu turun untuk menegur umat yang bicara benar tapi tidak mengerjakannya. Kalau kita meminjam logikanya untuk membaca keadaan hari ini: sebuah negara yang menuntut warganya berakhlak, tapi kebijakannya memudahkan pelanggaran akhlak itu, sedang melakukan persis apa yang ditegur ayat ini.

Dan dalam pendidikan, ada nama untuk gejala ini: hidden curriculum — kurikulum tersembunyi. Istilah yang diperkenalkan Philip Jackson dalam Life in Classrooms (1968) ini menunjuk pada pelajaran yang tidak pernah tertulis di silabus, tapi selalu tersampaikan: anak belajar dari cara sistem bekerja, bukan hanya dari apa yang dikatakan gurunya.

Kalau sistemnya berbicara lain, anak akan mengikuti sistemnya — bukan gurunya. Bukan karena mereka durhaka, tapi karena mereka makhluk yang belajar dari kenyataan.

Yang Bisa Kita Kerjakan, Meski Negara Belum Berubah

Menunggu negara beres dulu berarti menunggu tanpa batas. Jadi apa yang bisa dilakukan sekarang?

Pertama, ajarkan anak membaca sistem, bukan hanya membaca buku. Mereka perlu tahu bahwa iklan, tontonan, dan tren tidak netral. Anak yang bisa bertanya "siapa yang diuntungkan dari pesan ini?" sedang belajar berakhlak dengan cara yang lebih tahan lama daripada hafalan.

Kedua, jadikan sekolah ekosistem kecil yang konsisten. Kalau di sekolah masih ada yang membeda-bedakan anak, masih ada yang berbohong di depan murid, masih ada hukuman yang mempermalukan — kita sedang menambah satu lagi potongan kemunafikan yang harus ditanggung anak.

Ketiga, bersuara sebagai profesi, bukan sebagai individu. Guru yang bicara sendiri akan dianggap pengeluh. Guru yang bicara bersama, dengan data dan etika, adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Penutup

Pendidikan karakter akan selalu menemui jalan buntu kalau ia hanya berhenti di kurikulum sekolah. Tidak akan pernah cukup bagi seorang guru menanamkan aqidah, kalau negara masih bertindak sebagai pemasok hal-hal yang merusaknya di ruang publik.

Kita tidak butuh jargon baru. Kita butuh negara yang sejalan dengan sekolah — yang kebijakannya tidak menikam dari belakang nilai-nilai yang sedang kami bangun di dalam kelas.

Pada akhirnya, pendidikan bukan hanya soal angka di rapor. Ia soal ekosistem hidup yang menyelamatkan manusia, di dunia dan di akhirat.

Dan saya tetap pada keyakinan saya: ini bukan salah murid saya.